KONTEN

INQUIRY

Forward an inquiry or send request to the secretariate.


 

Kebijakan pintu masuk impor hortikultura membingungkan

07 March, 2012 by Alec Sutaryo

Kebijakan pintu masuk impor hortikultura membingungkan

Kebijakan pintu masuk impor hortikultura membingungkan

Kementerian Pertanian mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan impor buah-buahan dan sayuran segar serta sayuran umbi lapis melalui pelabuhan bebas. Yakni Pulau Batam, Bintan, dan Karimun.

Dengan kebijakan baru ini, ke-47 jenis komoditas buah, sayur, dan sayuran umbi lapis boleh masuk ke kawasan itu sebatas memenuhi kebutuhan konsumsi di kawasan perdagangan bebas.

Kebijakan baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No 15/2012 dan Permentan No 16/2012. Kedua peraturan itu sekaligus berisi penundaan implementasi pembatasan pelabuhan impor buah-buahan, sayuran buah dan sayuran umbi lapis segar.

Menteri Pertanian Suswono, Selasa (6/3/2012), di Jakarta mengungkapkan, pemerintah daerah di ketiga kawasan perdagangan bebas itu diharapkan menghitung berapa kebutuhan buah-buahan, sayuran buah dan sayuran umbi lapis di daerahnya.

Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Banun Harpini mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan Pemda Kepulauan Riau yang membawahi tiga kawasan itu. Untuk menindaklanjuti itu, kemungkinan Pemda Kepri akan mengeluarkan peraturan gubernur atau peraturan bupati.

Terkait pengawasan, Badan Karantina Pertanian bertugas menjaga pintu-pintu masuk perbatasan. Untuk mengawasi impor dari negara lain. Adapun terkait distribusi antar daerah, menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan di daerah itu.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian membatasi pemasukan impor buah-buahan, sayuran buah dan sayuran umbi lapis hanya melalui empat pelabuhan/bandara. Yakni Belawan, Makassar, Tanjung Perak dan Bandara Soekarno Hatta. Pemasukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok mulai 19 Juni 2012 tidak diperbolehkan lagi.

Selain berisi penetapan penundaan implementasi dua Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) sebelumnya, dua Permentan pengganti yang baru, yaitu Permentan No.15/Permentan/OT.140/3/2012 dan Permentan No.16/Permentan/OT.140/3/2012 juga akan mengatur mengenai pelabuhan bebas yang diperbolehkan adanya pelabuhan bebas untuk pemasukan impor hortikultura.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelabuhan bebas yang ditunjuk oleh pemerintah ini berada di bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Sehingga dapat digunakan sebagai tempat pemasukan bagi buah dan sayuran serta umbi lapis segar (impor produk hortikultura).

Menteri Pertanian Suswono bilang, nantinya ada tiga pelabuhan yang akan menjadi pelabuhan bebas, yaitu Pelabuhan Batam, Pelabuhan Karimun, dan Pelabuhan Bintan.

"Adanya ketentuan bahwa ketiga wilayah tersebut masuk menjadi free trade area membuat perlu ada aturan pelabuhan bebas bagi produk hortikultura," ujar Suswono, Selasa (6/3).

Ketentuan Pelabuhan Bebas ini masuk dalam Permentan soal pembatasan pintu masuk impor hortikultura dari 8 pintu masuk menjadi 4 pintu masuk.

Artinya, lanjut Suswono, nantinya ketika Permentan pembatasan pintu masuk impor berlaku, maka puluhan komoditas yang diatur masih bisa masuk ke wilayah ini.

Impor yang masuk hanya didistribusikan ke tiga wilayah pelabuhan itu saja dan tidak boleh merembes ke wilayah lain.

"Pemasukan produk impor hortikultura melalui pelabuhan bebas ini hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di kawasan perdagangan bebas, yaitu Pelabuhan Batam, Pelabuhan Bintan, dan Pelabuhan karimun," imbuhnya.

Suswono meyakinkan bahwa Pelabuhan Bebas itu hanya untuk pemasukan produk hortikultura impor yang berada di daerah perbatasan dengan negara lain. Untuk mencegah adanya penyimpangan dalam distribusi, Kementan akan memperketat pengawasan.

"Karantina kami di pelabuhan bebas itu akan berada di dalam pengawasan perbatasan. Pengawasan melibatkan dinas pertanian maupun dinas perdagangan secara bersama-sama untuk melakukan pengetatan," ujarnya.

Membingungkan

Pengamat menilai langkah pemerintah itu membingungkan dan dikhawatirkan dapat rembes keluar wilayah.

"Ini jelas membingungkan, di satu sisi katanya membatasi tapi malah membuka pelabuhan bebas. Saya jelas menyesalkan kebijakan ini," kata Ketua Dewan Hortikultura Nasional Benny Kusbini, saat dihubungi, Selasa (6/3).

Pembatasan pintu masuk sedianya akan diberlakukan pada 19 Maret 2012 tetapi berdasarkan dua permentan baru itu diundur selama tiga bulan menjadi 19 Juni 2012.

Benny menilai sikap Mentan yang akhirnya membolehkan pelabuhan bebas dibuka menunjukan pemerintah yang tunduk dengan tekanan negara luar.

"Pemerintah tidak punya keberanian, desakan dari Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan China sangat tinggi. Harusnya konsisten membatasi."

Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengakui pertimbangan pembukaan tiga pintu masuk FTA itu setelah mempertimbangkan dari negara lain.

"Kami sudah mempertimbangkan dengan negara lain," kata Deddy, dalam konferensi pers di Kementan terkait penundaan pemberlakuan pintu masuk.

Tiga pelabuhan itu rencananya ditutup seiring dengan dibatasinya menjadi empat pelabuhan sebagai pintu masuk.

Kementan menilai perlu ditutup karena sudah adanya standar internasional tentang pedoman kesisteman karantina kepulauan dan sudah ada pedoman regional pengelolaan OPT (organisme penganggu tanaman) antarnegara terdekat melalui perbatasan laut.

Berlaku Juni

Menurut Menteri Pertanian Suswono, kedua Permentan tersebut telah menetapkan empat tempat pintu masuk yakni pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Bandara Soekarno Hatta (Jakarta). Kedua permentan sejatinya diberlakukan pada 19 Maret 2012.

"Namun karena beberapa pertimbangan, kami putuskan waktu implementasinya ditunda tiga bulan ke depan," kata Menteri Suswono saat konferesi pers hari ini di Jakarta.

Beberapa pertimbangan itu adalah perlunya memberikan kecukupan waktu kepada stakeholders serta negara mitra dalam menyiapkan sarana dan prasarana berupa pergudangan, cold storage, dan sarana transportasi. Sebab jika kedua permentan tetap diberlakukan namun sarana dan prasarananya belum siap, dikhawatirkan akan menghambat arus distribusi.

"Dua Permentan itu baru akan diberlakukan pada 19 Juni mendatang," kata Menteri Suswono.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Deddy Saleh, mengatakan bahwa kebijakan hortikultura bukan kebijakan larangan impor ataupun pembatasan impor. Yang dilakukan pemerintah hanya mengatur pintu masuk produk hortikultura.

"Hal itu bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada petani dalam negeri," kata Deddy.

Peraturan Menteri Perdagangan terkait impor hortikultura akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Permendag tersebut akan mengatur importasi hortikultura. Mulai dari volume, waktunya, dan jenisnya.

kompas.com / kontan.co.id / mediaindonesia.com / jaringnews.com

 

DOCUMENT

Syarat kelengkapan dokumen untuk pengurusan Rekomendasi Gafeksi untuk mendapatkan SIUJPT baru dari Dinas Perhubungan DKI.


 

 
ALFI d/h Gafeksi DKI Jakarta - 2012
Web developer: Kliping Online