KONTEN

INQUIRY

Forward an inquiry or send request to the secretariate.


 

INFO ANTARPULAU

Pelayanan BU Makassar & Kendari buruk

27 December, 2012 by alec sutaryo

Pelayanan BU Makassar & Kendari buruk Pelayanan BU Makassar & Kendari burukOmbudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) merilis soal pelayanan publik di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, selama tahun 2012. Hasilnya, pelayanan publik di bandara bertaraf internasional itu paling buruk di Indonesia.

Menurut Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulsel Subhan, pelayanan di bandara sangatlah buruk dan membuat ketidaknyamanan.

Contohnya, banyaknya sopir taksi dan rental mobil memperebutkan penumpang yang baru datang di Sulsel.

"Buktinya, saat kita baru keluar dari pintu kedatangan. Penumpang langsung diperebutkan oleh sopir-sopir taksi dan rental mobil," kata Subhan kepada Kompas.com, Rabu (26/12/2012).

Selain itu, belum ada tempat pengaduan masyarakat di bandara. Hal ini dianggap sudah menyalahi aturan.

Subhan juga mengaku pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait bandara tersebut.

Namun, Ombudsman akan tetap mengonfirmasikan dan memediasi serta meminta kepada PT Angkasa Pura I agar menyelesaikan permasalahan di internal.

Adapun soal laporan yang diterima, terkait perlayanan publik, banyaknya operator taksi dan jumlah kendaraan taksi di bandara, serta adanya dugaan suap melegalkan operator taksi terus bertambah.

"Kalau dari keterangan pelapor, bandara sudah menyalahi aturan administrasi seperti legal tujuh operator bertambah menjadi 25 operator dan 250 unit taksi bandara menjadi 500 unit taksi bandara yang legal," kata Subhan.

"Belum lagi yang mobil rental dan taksi serta mobil rental ilegal beroperasi di bandara. Jadinya, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sesak dengan taksi, mobil rental dan sopirnya. Tentunya itu membuat pelayanan publik buruk," paparnya.

Menanggapi itu, Hubungan Masyarakat (Humas) PT Angkasa Pura I Makassar Andrias enggan berkomentar.

"Saya tidak bisa berkomentar dulu, soalnya saya harus melaporkannya ke pusat. Sebab ini berkaitan dengan instansi," katanya.

Tahi burung

Pungutan wajib terhadap setiap penumpang pesawat di Bandara Haluoleo, Kendari, yang sudah dinaikkan Rp24 ribu ditambah Rp11 ribu PJP2U atau air port tax, belum mampu merubah fasilitas khususnya toilet yang hingga saat ini airnya masih sering macet.

Sebelumnya, tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah atau gedung terminal bandara Haluoleo atau pelayanan jasa penumpang pesawat yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Provinsi hanya Rp13 ribu, atau Rp24ribu termasuk airport tax.

Namun sejak 10 Desember 2012, kenaikan tarif yang nyaris dua kali lipat itu diberlakukan tanpa pemberian sosialisasi secara maksimal kepada seluruh masyarakat.

"Kalau disosialisasikan lebih luas mungkin kita bisa maklumi, ini kita hanya tau dipungut begini tinggi sementara toilet saja pintunya gak ada kuncinya, airnya sering macet, mau dikemanain itu pungutan," kata Willy, salah satu penumpang, pesawat yang hendak ke Makassar, Selasa (25/12/2012).

Menurut Willy, kenaikan tersebut tidaklah sesuai dengan fasilitas pelayanan yang disediakan.

Bahkan, sekelas bandara internasional Soekarno-Hatta saja hanya memungut Rp.40 Ribu sudah termasuk airport tax.

"Kendari ini fasilitas apa coba, ruang tunggunya saja ditiduri burung, di kursinya banyak tahi burung gitu," tambah Willy.

Salah satu staf Dishub Pemprov di Bandara, kenaikan itu hanya disosialisasikan di Bandara dengan memasang spanduk di dekat Pos pemungutan.

"Memang kita pisah dari pos pungutan air potex karena kemarin keuangan kita disclaimer," kata Lianuddin staf Dishub Sultra.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Burhanuddin.A.HS Noy, yang dihubungi Media Sultra, belum memberikan jawaban karena teleponnya tidak aktif.

Wakil Ketua DPRD Sultra, La Pili, menjelaskan, memang kenaikan itu perlu disosialisasikan secara maksimal ke masyarakat termasuk peningkatan fasilitas pelayanan bagi para peumpang.

"Kalau misalnya toiletnya selama ini sering macet, maka dibenahi, tapi kenaikan itu memang perlu disosialisasikan kemasyarakat, fasilitas apa saja yang akan didapat setelah pungutan itu naik," kata dia.

Ia menjelaskan, akan melakukan evaluasi terkait pungutan itu, jika memang tidak ada perubahan terkait pelayanan yang diberikan Bandara Haluoleo.

kompas.com/inilah.com

 

DOKUMEN

Syarat kelengkapan dokumen untuk pengurusan Rekomendasi Gafeksi untuk mendapatkan SIUJPT baru dari Dinas Perhubungan DKI.


 

 
ALFI d/h Gafeksi DKI Jakarta - 2014
Webmaster & Editor: Kliping Online