KONTEN

INQUIRY

Forward an inquiry or send request to the secretariate.


DOKUMEN

Syarat kelengkapan dokumen untuk pengurusan Rekomendasi Gafeksi untuk mendapatkan SIUJPT baru dari Dinas Perhubungan DKI.


 

PP Tembakau bohongi petani?

13 January, 2013 by Alec Sutaryo

PP Tembakau bohongi petani?

PP Tembakau bohongi petani?

Pemberlakuan PP No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, akan membuat produk tembakau impor membanjir Indonesia.

Pasalnya tembakau impor lebih bisa memenuhi standarisasi yang ditetapkan dalam aturan itu, ketimbang tembakau lokal.

Menurut Rahmat Sholeh dari BEM Batavia Raya, dalam beberapa tahun terakhir impor tembakau selalu melonjak setiap tahunnya.

Pada 2003, volume impor tembakau hanya 23 ribu ton.

Kemudian impor di 2011 naik menjadi 91 ribu ton, Pada 2012 impor tembakau menembus 100 ribu ton dan dikhawatirkan tahun ini impor tembakau bisa 120 ribu ton.

"Sangat memukul harga tembakau di kalangan petani lokal, pada 2012 ketika impor tembakau cenderung meningkat, harga tembakau terkoreksi. Tahun lalu, harga tembakau turun 20% hingga 35% dibandingkan harga 2011. Di saat yang sama, produksi tembakau selama 2012 naik 9,68% (year-on-year) menjadi 170 ribu ton," paparnya.

Hal ini di sebabkan, lanjut Rahmat, isi pasal-pasal yang tercantum dalam PP No 109 Tahun 2012 yang menekan industri rokok dalam negeri.

Bisa dipastikan petani tembakau ikut terkena dampaknya. Ketentuan yang ada di Pasal 10 hingga pasal 12, menurutnya jelas akan menekan petani tembakau karena ada standardisasi dan petani tembakau tidak bisa memenuhi itu.

"Perlu diingat, PP 109 tahun 2012 tentang Produk Tembakau ini, masih dapat
dipertanyakan keberadaannya secara hukum. Apabila kemudian dianggap tidak sesuai
keberadaannya dengan situasi dan kondisi di Indonesia, maka PP tersebut pun bisa
hanya tinggal cerita belaka," tegas Rahmat.

Bahkan, Rahmat menuding Menteri Kesehatan menyampaikan informasi yang menyesatkan karena mengklaim bahwa zat adiktif lainnya sudah diatur oleh peraturan tentang psikotropika.

Padahal, tidak ada peraturan zat adiktif, seperti alkohol dan caffeine misalnya, untuk kesehatan yang juga diamanatkan oleh UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

"Ini bisa saja Menteri dituntut karena melakukan kebohongan publik," pungkasnya.

Kebanjiran

"Tembakau lokal akan tertekan oleh tembakau impor," ujar Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Nurtantio Wisnu Brata dalam siaran persnya, Minggu (13/1/2013).

Dalam beberapa tahun terakhir, Wisnu mengatakan impor tembakau selalu melonjak setiap tahunnya.

Pada 2003, volume impor tembakau hanya 23 ribu ton. Kemudian impor di 2011 naik menjadi 91 ribu ton.

"Pada 2012 impor tembakau menembus 100 ribu ton dan dikhawatirkan tahun ini impor tembakau bisa 120 ribu ton," tuturnya.

Masuknya tembakau impor berpotensi memukul harga tembakau di kalangan petani lokal.

Wisnu mencontohkan, pada 2012 ketika impor tembakau cenderung meningkat, harga tembakau terkoreksi.

"Tahun lalu, harga tembakau turun 20% hingga 35% dibandingkan harga 2011," paparnya. Di saat yang sama, produksi tembakau selama 2012 naik 9,68% (year-on-year) menjadi 170 ribu ton.

Menurut Wisnu, terdapat beberapa pasal yang memberatkan petani tembakau dalam negeri.

Pasal-pasal yang memberatkan itu antara lain mengatur soal standarisasi, tata niaga, diversifikasi produk dan kegiatan promosi/periklanan.

Apabila PP No 109 Tahun 2012 ini menekan industri rokok, maka bisa dipastikan petani tembakau ikut terkena dampaknya.

"Pasal 10 hingga pasal 12 jelas akan menekan petani tembakau karena ada standardisasi dan petani tembakau tidak bisa memenuhi ini," ungkap Wisnu.

Pasal 10 ayat 1 PP 109 menyebutkan, setiap orang yang memproduksi produk tembakau berupa rokok harus melakukan pengujian kandungan kadar nikotin dan tar per batang untuk setiap varian yang diproduksi.

Kemudian pasal 11 ayat 1 mengamanatkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wisnu menyatakan para petani akan keberatan dengan pemberlakuan uji kadar nikotin dan tar. "Pengujian itu butuh biaya tak sedikit," paparnya.

lensaindonesia.com/liputan6.com

 

KEMITRAAN

 

 
ALFI d/h Gafeksi DKI Jakarta - 2012
Web developer: Kliping Online